Sejarah Pemberontakan PRRI dan Permesta 15 Februari 1958
Pemberontakan PRRI/Permesta berawal dari ketidakpuasan terhadap pemerintahan pusat yang dianggap mengistimewakan Jawa dalam pembangunan daerah. Kondisi pemerintahan yang belum stabil dan belum meratanya kesejahteraan membuat banyak tuntutan memisahkan diri dari pusat.
Salah satu pemicu gerakan separatis adalah ketidakpuasan antara pusat dan daerah yang menganggap Jawa terlalu diistimewakan dibanding wilayah lain.
Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) muncul pada 1950 di Sumatera. PRRI diprakarsai oleh beberapa tokoh, termasuk Letnan Kolonel Ahmad Husein, Mr. Sjafruddin Prawiranegara, dan lain-lain. Pada 20 Desember 1956, PRRI membentuk Dewan Banteng, dan Letkol Ahmad Husein kemudian merebut kekuasaan Pemerintah Daerah dari Gubernur Ruslan Muljohardjo.
Pada 15 Februari 1958, Ahmad Husein memproklamasikan berdirinya PRRI. PRRI kemudian menuntut tiga hal dari pemerintah pusat, yaitu:
-
Dibubarkannya Kabinet Djuanda.
Mohammad Hatta dan Hamengkubuwono diangkat sebagai formatur dari kabinet yang baru.
Sukarno bersedia kembali kepada kedudukannya menurut UUDS 1950 dan memberikan kesempatan dan bantuannya kepada nasional zaken kabinet yang dibentuk. -
Permesta
Permesta, yang berawal dari permintaan Gubernur Sulawesi Andi Pangerang Pettarani kepada Perdana Menteri Ali Sastroamidjoyo dan Mendagri R. Sunarjo pada 1957.
ditujukan agar memberikan otonomi yang lebih besar khususnya Indonesia Timur, termasuk pemerataan proyek pembangunan daerah.
Permesta kemudian memproklamasikan wilayah Indonesia Timur melalui Piagam Permesta pada 2 Maret 1957.
Tokoh dan Pemberontakan PRRI
Tokoh-tokoh penting dalam pemberontakan PRRI/Permesta antara lain:
- Letnan Kolonel Ahmad Husein, Ketua Dewan Perjuangan.
- Mr. Sjafruddin Prawiranegara, Perdana Menteri PRRI.
- Maluddin Simbolon, Menteri Luar Negeri PRRI.
- Dahlan Djambek, Menteri Dalam Negeri PRRI.
- Burhanuddin Harahap, Menteri Pertahanan/Kehakiman PRRI.
- J.F. Warouw, Menteri Pembangunan (Industri dan Pekerjaan Umum) PRRI.
- Saladin Sarumpaet, Menteri Pertanian/Perburuhan PRRI.
- Saleh Lahade, Menteri Penerangan PRRI.
- Mochtar Lintang, Menteri Agama PRRI.
- Abdul Gani Usman, Menteri Sosial PRRI.
Penumpasan PRRI
Pemberontakan PRRI/Permesta berujung pada penumpasan yang merenggut korban puluhan ribu jiwa. Pemerintah mengupayakan untuk mengakhiri pemberontakan melalui pendekatan non militer dan operasi militer. Pada 12 Februari 1958, A.H.
Nasution membekukan Komando Sumatra Tengah dan menetapkan semua kesatuan hanya menerima perintah langsung dari Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD). Pada 15 Februari 1958, Ahmad Husein mengumumkan berdirinya PRRI dengan Perdana Menteri/Menteri Keuangan adalah Syafruddin Prawiranegara.
Pemberontakan PRRI/Permesta memiliki dampak yang signifikan terhadap sejarah Indonesia. Gerakan ini menunjukkan ketidakpuasan terhadap pemerintahan pusat dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya otonomi dan desentralisasi dalam pembangunan daerah.
Namun, pemberontakan ini juga berujung pada penumpasan yang merenggut korban banyak jiwa dan menghancurkan struktur sosial dan politik di daerah-daerah yang terlibat
