Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FH UMSU) bekerjasama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Public Lecture Hukum Pidana Indonesia, dengan tema “Paradigma Baru Perlindungan Saksi dan Korban”
Acara yang menghadirkan narasumber tunggal Wakil Ketua LPSK Dr. Maneger Nasution MA dan dipandu moderator Ibrahim Naenggolan SH MH ini dilaksanakan di Aula Lt. IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Jl. Kapten Mukhtar Basri Medan.
Kegiatan ini dibuka oleh Rektor UMSU yang dalam hal ini diwakilioleh Wakil Rektor-I Dr Muhammad Arifin Gultom SH MHum. Kata Sambutan oleh Dekan Fakultas Hukum UMSU Dr Ida Hanifah , hadir dalam acara ini Wakil Dekan-I. Faisal, SH., MHum, pengurus BBH UMSU, PKSK UMSU , Ketua PW Pemuda Muhammadiyah Sumut, Amrizal, SSi MPd, sejumlah dosen dan puluhan mahasiswa Fakultas Hukum UMSU.
Dalam sambutannya, Wakil Rektor-I UMSU menyampaikan bahwa keberadaan LPSK dalam system ketatanegaraan kita masih tergolong baru. Karena itu, dapat dipahami jika lembaga ini masih banyak kelemahan dan kekurangan, sehingga belum bisa maksimal berkontribusi dalam penegakan hukum dan keadilan di republik ini.
Misalnya, kata Wakil Rektor-I UMSU, Undang-Undangan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang masih banyak kelemahan, karenanya sangat perlu segera direvisi. “Belum lagi soal kedudukan LPSK yang ada cuma di Jakarta. Ini menyebabkan manfaat lembaga ini belum maksimal dirasakan oleh masyarakat, terutama di daerah,”.
Karena itu, mengingat begitu besar tugas lembaga ini, maka ke depan keberadaannya perlu dikuatkan lagi, diantaranya dengan memberikan wewenang yang lebih lagi kepada LPSK.
“Acara ini tentunya sangat penting bagi kita semua, bukan saja untuk menambah wawasan kita tentang LPSK, tapi juga bagaima perguruan tinggi bisa berpartisipasi dan berkontribusi untuk menguatkan LPSK lewat kajian-kajian akademiknya,” kata Wakil Rektor-I UMSU.
