Hukum Pidana Pelaku Pelecehan Seksual Di Bawah Umur

Hukum Pidana Pelaku Pelecehan Seksual Di Bawah Umur

Pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan masalah serius yang dihadapi banyak negara, termasuk Indonesia. Hukum pidana di Indonesia memberikan perlindungan khusus bagi anak-anak yang menjadi korban pelecehan seksual.

Pelecehan seksual adalah tindakan yang melanggar norma kesusilaan dan dapat menimbulkan dampak psikologis bagi korban. Dalam konteks anak-anak, pelecehan seksual dapat terjadi baik di lingkungan keluarga maupun di luar keluarga.

Pelaku sering kali adalah orang-orang yang dikenal oleh korban, seperti anggota keluarga, teman, atau orang dewasa yang dipercaya.

Pasal Hukum Terkait Pelecehan Seksual Anak

Di Indonesia, terdapat beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang pelecehan seksual, terutama terhadap anak di bawah umur:

1. Pasal 289 KUHP

   Pasal ini mengatur tentang pencabulan dengan ancaman kekerasan. Pelaku yang terbukti melakukan pencabulan terhadap seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dapat dikenakan hukuman penjara paling lama sembilan tahun. Ini menunjukkan bahwa pemerintah memberikan sanksi tegas bagi pelaku pelecehan seksual.

2. Pasal 290 KUHP

   Pasal ini menegaskan bahwa pelaku yang melakukan perbuatan cabul dengan anak di bawah umur dapat dijatuhi hukuman penjara hingga tujuh tahun. Ini adalah langkah untuk melindungi anak-anak dari tindakan asusila.

3. Pasal 291 KUHP

   Jika tindakan pelecehan mengakibatkan luka berat, pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara hingga dua belas tahun. Jika tindakan tersebut menyebabkan kematian, hukuman dapat meningkat hingga lima belas tahun.

4. Pasal 293 KUHP

   Pelaku yang menggunakan uang atau janji untuk menggerakkan anak di bawah umur melakukan perbuatan cabul dapat dihukum penjara hingga lima tahun. Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan dalam batas waktu tertentu.

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

   UU TPKS memberikan perlindungan lebih lanjut bagi korban pelecehan seksual, termasuk anak-anak. Undang-undang ini memperkuat ketentuan dalam KUHP dan menyediakan mekanisme untuk penanganan kasus pelecehan seksual secara lebih efektif.

Perlindungan Korban

Selain menghukum pelaku, hukum juga memberikan perhatian pada perlindungan korban. Anak-anak yang menjadi korban pelecehan seksual berhak mendapatkan rehabilitasi psikologis dan dukungan sosial untuk membantu mereka pulih dari trauma.