Medan || Pakar hukum Dr Abdul Hakim Siagian SH MHum menilai pernyataan kontroversial politisi PDIP, Zuhairi Misrawi yang mengatakan Muhammadiyah sebagai ormas Islam yang tidak benar adalah sesuatu yang serius, kendati itu kemudian dilabeli cuma sebuah guyonan.
“Ini menariknya. Bila pernyataannya benar dan sudah diakui, maka itu fakta. Bahwa kemudian ia ngeles dengan mengatakan itu cuma guyonan malah menambah runyam dan menjadi pemberatan. Kalau dengan kaca hukum positif dah nyaris sempurna pembuktian, sebab dengan pengakuan itu, mungkin dapat dikategorikan menista dengan pemberatan,” tegas Wakil Ketua PW Muhammadiyah Sumut ini kepada tajdid.id, Senin (8/11/2021).
Sebelum lebih lanjut menyoal pernyataan kontroversial itu, kata Abdul Hakim, baiknya dicermati dulu ini sebenarnya siapa, dari organisasi atau partai apa Zuhairi Misrawi.
“Kemudian jejak rekamnya selama ini kira-kira cemana? tanya Abdul Hakim.
Abdul Hakim mengungkapkan, kabarnya Zuhairi Misrawi sempat di ajukan jadi dubes untuk Arab Saudi, tapi kemudian ditarik karena banyak yang protes. Salah satu alasan banyak keberatan dan protes karen ragam pendapatnya tentang haji dan khususnya umrah nyleneh penuh guyonan.
“Berikutnya, apakah pernyataannya tentang Muhammadiyah itu masalah? Ya. Masalah hukum? Ya. Masalah agama? Ya. Hal lain apakah penyelesaian atas guyonan? Standar etika lawakkah? Lha, memangnya yang bersangkutan seorang pelawak atau tukang guyon?,” kata Abdul Hakim.
Karena itu, Abdul Hakim meminta kasus ini diselesaikan secara beradab, bukan dengan guyonan.
“Tentu kita tunggu dulu sikapnya, apakah mengakui itu sebagai kesalahan atau benar-benar guyonan. Bila telah mengaku salah dan minta maaf, mungkin tuntas,” tegas Abdul Hakim.
“Maka kita tunggu respon Pak Jokowi yang menunjuknya jadi dubes dan parpolnya, apakah diam saja atau muncul menegaskan sikap mereka. Mendukung, membela atau memberinya sanksi, baik etik bahkan posisi, misalnya, menariknya dari dubes dan memecatnya dari pengurus parpol tersebut? Namun, rasa-rasanya, itu jauh panggang dari api, tapi mungkin bisa saja,” imbuh Abdul Hakim.
Abdul Hakim juga menilai, kasus ini boleh jadi hanya pancigan atau upaya mengalihkan perhatian publik agar tidak fokus menyoroti dan menyoal berbagai kasus yang menyeret sejumlah elit penguasa belakangan ini.
“Maka, kita tunggu respon pak de dan parpolnya dengan rentang waktu yang pantas, baru kemudian kita respon lebih lanjut,” tutup Abdul Hakim. (*)
Sumber : Tajdid.id
